Home > Uncategorized > KHILAFAH RASYIDAH: Pereode Abu Bakar dan Umar Bin Khattab

KHILAFAH RASYIDAH: Pereode Abu Bakar dan Umar Bin Khattab

Oleh Watir Pradhika

A. Terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah dan Pandangan Sunni Soal Khalifah

1. Proses Terpilihnya Abu Bakar

Sebagaimana umum diketahui bahwa Muhammad disamping posisinya sebagai pemimpin keagamaan, juga sebagai pemimpin politik. Ia adalah nabi yang terakhir. Tidak mungkin ada nabi sepeninggal beliau. Artinya, posisi sebagai pemimpin keagamaan (setingkat nabi) tidak mungkin ada yang meneruskan tetapi sebagai pemimpin politik dapat saja digantikan dan diteruskan oleh sahabat beliau.[1]

Pertanyaannya kemudian, siapa yang menggantikan nabi sebagai pemimpin politik, apa
syaratnya dan bagaimana caranya?

Wafatnya Rasul membuat Madinah bising dengan tangisan. Umat pun bertanya-tanya siapa yang akan memimpin mereka. Sebagian sahabat terkemuka rupanya sudah memikirkan hal itu dan berkumpul di perkampungan Bani Sa’idah.[2] Yang mula-mula berkumpul di sana adalah golongan Anshar, yaitu suku Khazraj dan ‘Aus.[3]

Umar rupanya mendengar pertemuan tersebut. Ia mencari Abu Bakar dan menerangkan gawatnya persoalan. Umar berkata, “Saya telah mengetahui kaum Anshar sedang
berkumpul di Safiqah, mereka merencanakan untuk mengangkat Sa’ad bin Ubadah–salah seorang petinggi suku Khazraj -untuk menjadi pemimpin. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan dari kita seorang pemimpin dan dari Quraisy seorang pemimpin.

Ini dapat membawa pada dualisme kepemimpinan yang tak pelak lagi akan menggoyang ukhuwah Islam. Setelah mengerti betapa gawatnya persoalan, Abu Bakar mengikuti Umar ke Safiqah. Di tengah perjalanan keduanya bertemu Abu Ubaidah bin Al Jarrah dan ia diajak ikut serta. Ketika mereka tiba telah hadir terlebih dulu beberapa kaum muhajirin yang tengah terlibat perdebatan sengit dengan kaum Anshar. Umar yang menyaksikan di depan matanya bahwa Muhajirin dan Anshar akan mencabik-cabik ukhuwah Islamiyah hampir tak kuasa menahan amarahnya, tapi Abu Bakar berusaha menahannya.

Setelah mendengar perdebatan yang terjadi, Abu Bakar mulai berbicara dengan tenang dan ia mengingatkan bahwa bukankah Nabi pernah bersabda, “kepemimpinan itu berada di tangan suku Quraisy”.[4] Abu Bakar tak lupa mengingatkan pada kaum Anshar akan sejarah pertentangan kaum Khazraj dan Aus yang bila meletup kembali (masing-masing mengangkat pemimpin) akan membawa mereka semua ke alam jahiliyah lagi. Kemudian Abu Bakar menawarkan dua tokoh Quraisy, Umar dan Abu Ubaidah. Keraifan Abu Bakar dalam berbicara di tengah suasana penuh emosional rupanya mengesankan mereka yang hadir. Umar menyadari hal ini dan ia berkata: “bukankah Abu Bakar yang diminta oleh nabi untuk menggantikan beliau sebagai imam shalat ketika nabi sakit? Umar dan Abu Ubaidah segera membai’at Abu Bakar tapi mereka didahului oleh Basyir bin Sa’ad, seorang tokoh Khazraj, yang membai’at Abu Bakar. Kemudian yang hadir di Safiqah, semuanya memberi bai’at Abu Bakar.[5]

Besoknya, Abu Bakar naik ke mimbar dan semua penduduk Madinah membai’atnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Sa’ad bin Ubaidah tidak membai’at Abu Bakar serta tidak ikut berjemaah bersamanya. Di antara penduduk Madinah yang tidak hadir di Saqifah adalah Fatimah Azzahra, Ali bin Abi Thalib[6], dan Bani Hasyim serta pengikutnya. Namun, walaupun demikian, Abu Bakar resmi menjadi khalifah menggantikan rasulullah. Kemudian ia berpidato, sebuah pidato yang menurut ahli sejarah dianggap sebagai suatu statement politik yang amat maju, dan yang pertama sejenisnya dengan semangat “modern” (patisipatif-egaliter).[7]

Ketika diberitahukan kepada Imam Ali r.a. tentang peristiwa yang telah terjadi di Safiqah Bani Sa’idah segera setelah rasul wafat, ia bertanya: “Apa yang dikatakan kaum Anshar?” “Kami angkat seorang dari kami sebagai pemimpin, dan kalian (kaum muhajirin) mengangkat seorang dari kalian sebagai pemimpin!” “Mengapa kamu tidak berhujjah atas mereka bahwa Rasulullah SAW telah berpesan agar berbuat baik kepada orang-orang Anshar yang berbuat baik dan memaafkan siapa diantara mereka yang berbuat salah” tanya Imam Ali lagi. “Hujjah apa yang terkandung dalam ucapan seperti itu?” “Sekiranya mereka berhak atas kepemimpinan umat ini, niscaya Rasulullah SAW tidak perlu berpesan seperti itu tentang mereka.” Kemudian Imam Ali bertanya: “Lalu apa yang dikatakan orang Quraisy?” “Mereka berhujjah bahwa Quraisy adalah ‘pohon’ Rasulullah SAW.” “Kalau begitu mereka telah berhujjah dengan ‘pohonnya’ dan menelantarkan buahnya!”[8]

2.             Pandangan Sunni soal Khilafah

Mayoritas pandangan madzhab Sunni dewasa ini adalah mengikuti pandangan Asy’ariyyah. Mereka, sebagaimana Mu’tazilah, meyakini bahwa institusi imamah/khilafah adalah perlu dan menjadi kewajiban seorang manusia untuk menunjuk seorang khalifah.[9]

Madzhab Sunni  mengakui empat prinsip utama dalam memilih seorang khalifah:

1.             Ijma’ yaitu konsensus tentang orang yang memegang kekuasaan dan kedudukan pada sebuah titik tertentu. Mufakat seluruh pengikut Nabi Saw tidak menjadi keharusan, juga tidak terlalu penting untuk mengamankan kedudukan dan kekuasaan orang yang berkuasa di tengah-tengah umat.

2.             Pencalonan oleh khalifah sebelumnya.

3.             Syuraa yaitu pemilihan oleh sebuah komite

4.             Kekuatan Militer, yaitu jika seseorang meraih kekuasaan dengan kekerasan ia akan menjadi khalifah.

Demikian juga, bilamana seorang khalifah telah membangun dirinya dengan kekuatan tapi kemudian ditaklukkan oleh orang lain, ia akan disingkirkan dan orang yang menaklukkanya akan dianggap sebagai imam atau khalifah.

Bagi madzhab Sunni, ada sepuluh syarat seseorang untuk dapat menjadi khalifah: Muslim, Dewasa, laki-laki, Berakal sehat, Berani, Merdeka, bukan seorang sahaya, Dapat dihubungi dan tidak tersembunyi, Mampu mengadakan perang dan tahu taktik berperang, Adil, Mampu mengeluarkan fatwa dalam bidang hukum dan agama , yaitu, ia harus seorang mujtahid.[10]

Namun dua yang terakhir hanya bersifat teoritis belaka, sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya. Bahkan, seorang awam dan bermoral buruk dapat menjadi seorang khalifah. Oleh karena itu, syarat-syarat ‘adil dan fakih (mumpuni) dalam bidang agama tidak memiliki landasan sama sekali.

Mereka berpandangan bahwa ismah tidak menjadi keharusan bagi seorang khalifah. Kalimat yang dilontarkan oleh Abu Bakar dari mimbar di hadapan para sahabat, dinukil untuk menguatkan pandangan ini. Abu Bakar berkata: “Ayyuhannas!”, “Aku telah dijadikan penguasa atas kalian meskipun aku tidak lebih baik dari kalian; jadi, dalam menunaikan tugasku, aku meminta pertolongan kalian; dan jika aku berbuat salah, kalian harus meluruskanku. Kalian harus tahu bahwa setan senantiasa dapat datang kepadaku. Jadi jika aku marah, menjauhlah dariku.”[11]

B. Perang Yamamah dan Penghimpunan al-Qur’an

Para sahabat lebih mengandalkan hafalan ketimbang tulisan. Masa itu para sahabat terkenal memiliki daya ingat yang kuat dan hafalan yang cepat, tetapi sedikit yang mampu menulis, sarananya pun jarang. Ayat-ayat al-Qur’an ketika itu tidak dihimpun dalam satu mushaf, bahkan setiap kali turun para sahabat menghafalkannya langsung, dan menuliskannya pada media yang mudah didapat, seperti pelepah kurma, lembaran kulit, pecahan batu, dan sebagainya. Para qurra’ lebih banyak jumlahnya.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa nabi mengutus 70 orang yang disebut sebagai para qurra’. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok Bani Salim Ra’I dan Dzakwan dekat sumur Ma’unah. Mereka semuanya dibunuh para penghadang tersebut.

Diantara para sahabat penghafal Al Qur’an ialah: empat khulafa’ rasyidin, Abdullah bin Mas’ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka’ab, Muadz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, Abu Darda’, dan lainnya.[12]

Ketika Rasulullah wafat, di Madinah terjadi banyak kasus di antaranya adalah orang yang tidak mau membayar zakat. Mereka menganggap bahwa zakat hanya untuk nabi. Ada juga kalangan yang mengaku sebagai nabi, salah satunya adalah Musailamah.

Melihat kenyataan ini, Abu Bakar mengerahkan pasukan untuk menyerang kelompok-kelompok itu. singkat cerita, perang ini menelan banyak korban yang sebagian besarnya adalah para penghafal al-Qur’an seperti Salim Maula Abi Hudzaifah, salah seorang yang dinyatakan Nabi boleh diambil ilmu-ilmu Al-Qur’annya.[13]

Setelah perang Yamamah, Umar bin Khaththab mengisyaratkan kepada Abu Bakar agar melakukan penghimpunan Al-Qur’an. Abu Bakar sementara waktu belum melakukannya, namun Umar terus mendesaknya berulang kali dengan alasan-alasan yang masuk akal, hingga pada akhirnya Abu Bakar mengafirmasi permintaan Umar tersebut. Beliaupun memanggil Zaid bin Tsabit, ketika Zaid datang di tempat itu hadir pula Umar, Abu Bakar mengatakan kepadanya: “Sesungguhnya engkau adalah pemuda yang cerdik, kami tidak pernah menuduhmu sesuatupun, dan engkau dahulu penulis wahyu Rasulullah, maka periksalah al- Qur’an yang ada sekarang ini, dan himpunkanlah!”. Zaid menceritakan dirinya: “Kemudian saya memeriksa al-Qur’an, dan mengumpulkannya dari pelepah-pelepah kurma, pecahan-pecahan tulang, dan hafalan-hafalan orang lain.”. Setelah terkumpul, Al Qur’an tersebut dipegang Abu Bakar sampai beliau wafat. Kemudian dipegang oleh Umar bin Khaththab, dan dilanjutkan oleh Hafshah binti Umar. Hadits yang panjang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.[14]

Kaum muslimin sepakat atas hasil usaha Abu Bakar ini, dan menggolongkannya termasuk amal kebajikan beliau. Ali bin Abi Tholib mengatakan: “Orang yang terbanyak kebajikannya terhadap mushaf adalah Abu Bakar, beliaulah yang pertama menghimpun Kitab ini.

C. Proses Penunjukan Umar Bin Khattab

Abu Bakar meninggal dunia, sementara barisan depan pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Ia diganti oleh “tangan kanan”nya, Umar ibn Khattab. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijaksanaan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera secara beramai-ramai membaiat Umar. Umar menyebut dirinya Khalifah Rasulillah (pengganti dari Rasulullah). Ia juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu’minin (Komandan orang-orang yang beriman).[15]

D. Ekspansi Wilayah: Penaklukan Byzantium

Di zaman Umar gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan) pertama terjadi; ibu kota Syria, Damaskus, jatuh tahun 635 M dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan ‘Amr ibn ‘Ash dan ke Irak di bawah pimpinan Sa’ad ibn Abi Waqqash. Iskandaria, ibu kota Mesir, ditaklukkan tahun 641 M. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hirah di Iraq, jatuh tahun 637 M. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. Pada tahun 641 M, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir.

E. Kebijakan Welfare State: Tanah Rampasan Perang, Zakat, Jizyah, dan Kharraj

Aktifitas  lembaga  keuangan  memiliki  tugas  yang  sangat  penting dalam perencanaan  ekonomi  di  masa  Umar,  umar  mewajibkan  pembayaran  pajak tanah  (kharaj)  dan  ghanimah.  Pemasukan  negara  di  masa  Umar  ibn  Khattab  meliputi  beberapa  macam,  yaitu  :  zakat,  1/5  hasil  rampasan  perang,  kharaj, dan  jizyah.

Beliau  mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan. Ketika beliau melihat luasnya lahan, maka beliau memutuskan untuk tidak dibagikan dan mengambil  langkah musyawarah. Umar telah membahas mengenai cara pembagian harta ghanimah yang sangat banyak, beliau meletakkan dasar-dasar yang digunakan dalam  pembagian  harta  tersebut.  Kebijakan  Umar  dalam  hal  ini  berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh Abu Bakar RA.

Begitu pula strategi Umar dalam mengatur peperangan yang  menghasilkan  kemenangan  dan  harta  ghanimah. lebih dari itu, keberhasilan strateginya  dalam  perang  juga  diterapkan  dalam  urusan  ekenomi.  Beliau memberi alternatif bagi ahlul kitab antara masuk Islam atau membayar jizyah, dan  juga  meminta  para  petani  untuk  tetap  bercocok  tanam  di  tanah  mereka dengan membayar pajak kharaj. Beliau  juga  membuat  perencanaan  tempat tinggal bagi tentara.

Secara garis besar kebijakan ekonomi Umar terpancar dalam mengatur pendapatan negara dalam hal di bawah ini:[16]

1. Zakat

Ketika  jabatan  diserahkan kepada Umar, kewajiban untuk  membayar zakat  telah  kembali  normal setelah dinetralkan oleh Abu Bakar dengan memerangi mereka yang membangka. Setelah itu, Umar lebih berkonsentrasi dengan persoalan penerapannya yang dipercayakan kepadanya.

Dalam   sebuah   riwayat,   Umar   juga   meringankan   zakat   tanaman, karena  tidak  semua  yang  dipanen  dapat  mengembalikan  modal  usaha petani. Dengan  demikian  tidak  semua  buah  yang  dihasilkan  bumi  harus dikenakan zakat karena dikhawatirkan berkurang untuk kebutuhan pokok. Dengan  demikian Umar telah  meletakkan dasar-dasar keadilan  untuk penarikan zakat. Beliau telah memberikan petunjuk –dengan melihat situasi dan kondisi – agar benar-benar memperhatikan  ketika pengambilan zakat.

Dalam  hal  kebijakannya  untuk  tidak  memberikan  bagian  zakat  bagi salah  satu  kelompok  al-Mu’allaf  ini,  Umar  mengeluarkan pendapatnya yang cukup tekenal: “Tidak ada kepentingan bagi kami atas kamu (kamu masuk Islam atau tidak), karena Allahlah yang membuat Islam jaya dan membuat kamu kaya  jika  kamu  masuk  Islam,  dan  jika  tidak,  maka  hal  itu  menjadi masalah antara kami dan kamu semua”.

Dari pendapat yang dikeluarkan Umar tersebut, beberapa ulama banyak yang menentangnya, terutama dari golongan Syiah Imamiyah yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin   Umar berani mengeluarkan kebijakan yang menyangkut pendistribusian zakat tersebut kepada golongan mu’allaf yang telah ditetapkan dengan jelas dalam nash al-Qur’an untuk   diberikan tetapi dibatalkannya, apakah boleh ijtihad dilakukand idasarkanp pada   pertimbangan   istihsan dari sudut pandang rasional dan  sebab yang  masih  bersifat  dzanniyyah  terhadap suatu nash yang telah jelas mengaturnya.

Terhadap  pertanyaan  kontradiktif  tersebut,  dalam  hal  ini  para  ulama menjelaskan   bahwa pendapat Umar tersebut  adalah didasarkan pada pertimbangan  kemaslahatan  yang  menuntut  hal  tersebut  (sebagaimana dijelaskan Ustadz Kahlid Muhammad Khalid dalam     bukunya Al-Dimaqrathiyyah.  Lebih  lanjut  ia  menjelaskan  bahwa  dalam  hal  ini  sosok Umar dianggap sebagai tokoh yang pertama kali menetapkan suatu hukum yang masih bersifat umum dengan menggunakan metode yang baru  yaitu  berdasarkan  pertimbangan kemaslahatan untuk  menghilangkan kesulitan dalam masyarakat.

2. Harta Rampasan Perang

Islam telah meletakkan sistem khusus untuk membiayai misi perluasan Islam, yaitu dengan menyerahkan diri dan harta demi panggilan jihad fisabilillah. Ketika harta rampasan perang dihalalkan bagi para pejuang, maka dengan demikian modal untuk misi perluasan bukan hanya dari  Baitul  Maal.  Posisi Baitul Maal dalam pembiayaan peperangan baik di masa Rasulullah maupun Abu Bakar sangatlah besar, dikarenakan kecilnya sumber pemasukan umum dan tidak ada pengaturan atas pemasukkannya.

Adapun di masa Umar, peran Baitul Maal telah pasti, yang tidak sekedar untuk  membiayai  perang,  tetapi  yang  terpenting  adalah  pengabdian diri dan harta. Mengenai  pengertian  ganimah  dalam  ayat  41  surat  al-Anfal,  telah terjadi  perbedaan  pendapat  antara  fuqaha.  Syafii  mengartikan  ghanimah sebagai  harta  yang  diambil  dari orang  kafir melalui peperangan. Para ahli fiqh duwali menyatakan ganimah adalah segala harta benda yang diperoleh dari tentara musuh atau dari medan perang yang berupa peralatan perang seperti kuda, senjata amunisi dan sebagainya.

3. Kharaj

Pada masa Nabi, kharaj dan tanah yang dibayar sangat terbatas dan tidak dibutuhkan      perangkat yang terelaborasi untuk  administrasi. Sepanjang  pemerintahan  Umar,  banyak  daerah  yang  ditaklukkan  melalui perjanjian  damai.  Dari  sini  timbul  pertanyaan  tentang  pembagian  tanah sebagai  hasil  rampasan.  Sebelum  Umar  mengambil  keputusan,  terjadi perdebatan antara sahabat.

Menurut  Abu  Bakar  al-Jashshash,  ia  mengatakan  bahwa  apa  yang mereka  dapatkan  dari tanah musuh, maka sang penguasa mempunyai pilihan. Jika beliau ingin  membagikannya,  maka  dibagi  menjadi  5  bagian dan membagikannya kepada pasukan yang merebutnya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah atas  tanah  Khaibar.  Sedangkan  menurut  Syafii, apa  yang  dilakukan  oleh  Umar  terhadap  tanah  rampasan  yaitu  setelah mereka rela meninggalkan hak-hak mereka terhadap tanah yang dikuasai. Kalaupun  mereka  menolak  untuk  meninggalkan  tanah  itu,  tidak  berhak seorang pun melarang bagiannya dari mereka. Semua itu  didapatkan dari pendudukannya apabila terjadi dengan pemaksaan. Kalau dikuasai dengan perdamaian, maka tidak diberlakukan hukum harta rampasan.

4. Jizyah

Sumber pajak lain pada masa Umar adalah jizyah yang dipungut dari non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam tapi tidak mau masuk Islam. Pajak yang dikenakan pada  mereka  merupakan  pengganti  dari imbalan  atas  fasilitas  ekonomi,  sosial  dan  layanan  kesejahteraan yang merka terima dari pemerintahan Islam juga sebagai jaminan dan keamanan hidup dan harta mereka. Pajak ini mirip dengan zakat fitrah yang dipungut dari muslim setiap tahun.

Perjanjian dengan umat non-muslim–ahlu dzimmah–tersebut dapat memberikan jaminan keamanan baik untuk diri mereka, harta dan agama.Selain merupakan kewajiban dari Allah SWT, jizyah  juga merupakan dasar-dasar   penegak   hukum   agar   para   kafir   dzimmi   itu   dapat   menikmati perlindungan  dari  negara  Islam,  seperti  pembangunan,  pelayanan  dan fasilitas yang ada, maka mereka harus ikut berpartisipasi dalam mengelola harta kekayaan umum. Adapun  pembayarannya  dilakukan  setelah  tiba  masa  panen,  agar sesuai dengan situasi dan kondisi  ahlu dzimmah. Mereka dapat membayar setelah  sumber  untuk  membayar  jizyah  telah  tersedia,  yaitu  hasil  bumi yang telah dipanen. Dengan demikian, hal itu memberikan kemudahan dan keringan kepada mereka.

F. Reformasi Sistem Administrasi

Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah propinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Beberapa departemen yang dipandang perlu didirikan. Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian dibentuk. Demikian pula jawatan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang, dan menciptakan tahun hijrah.[17]

Umar memerintah selama sepuluh tahun (13-23 H/634-644 M). Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu’lu’ah. Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantaranya menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa’ad ibn Abi Waqqash, Abdurrahman ibn ‘Auf. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Utsman sebagai khalifah, melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali ibn Abi Thalib.[18]

Daftar Pustaka

Yatim, Badri.1988, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT. Pencil

Tim Mizan, Sejarah Kebudayaan Islam, bahan pelajaran untuk Kelas XI Madrasah Aliyah

Ali Abdul Raziq.1929,  Islam wa Usul al-Hukm, Kairo, sebagaimana dikutip dalam salah satu artikel Jaringan Islam Liberal (JIL).

Ahmad, Mumtaz (ed). 1993, Masalah-masalah Teori Politik Islam, Bandung: Mizan

Madjid, Nurcholis, Dr. 1987 “Agama dan Negara dalam Islam: telaah atas Fiqih Siasyah Sunni, dalam Budhy Munawwar Rahman, op.cit

Najhul Balanghah Syarh Muhammad Abduh (diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir, Bandung: Mizan, 1990)

Nasution, Harun. “Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya”, Jakarta: UI Press.

Makalah yang ditulis oleh Fahzil ‘Am (Dosen Universitas Islam Negeri Malang) sebagai bahan kuliah di Fakultas Syari’ah UIN Malang

http:/www.khazanah.com/badawisdh/tnpm.html,diakses pada 8 Januari   2011, pukul 14.36 WIB

Wikipedia berbahasa Indonesia

Makalah dengan judul “Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab” yang dittulis oleh Naili Rahmawati, M.Ag. Makalah ini dibuat sebagai bahan Kuliah di Fakultas Syari’ah IAIN Mataram


[1] Pemisahan ini tidak berarti bahwa pemimpin politik tidak cocern terhadap masalah-masalah keagamaan, akan tetapi pemisahan ini hanya untuk memperjelas batas-batas wilayah kerjanya saja. Untuk lebih jelasnya mengenai keterangan ini lihat Ali Abdul Raziq, Islam wa Usul al-Hukm, Kairo 1929, sebagaimana dikutip dalam salah satu artikel Jaringan Islam Liberal (JIL).

[2] Lihat Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, hal. 33

[3] Suku Auz dan Khazraj ini adalah dua suku yang selalu saling bermusuhan sebelum datangnya nabi di Madinah. Abu Bakar khawatir permusuhan itu meletup lagi jika keduanya sama-sama mengajukan calon khalifah. Lebih jelasnhya, silahkan baca Tim Mizan, Sejarah Kebudayaan Islam, bahan pelajaran untuk Kelas XI Madrasah Aliyah

[4] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, 36

[5] Bai’at sudah digunakan sejak masa nabi hidup seperti misalnya bai’at ar-Ridwan dan Bai’at Aqabah. Intinya bai’at itu berisi janji untuk setia dan patuh pada nabi sebagai pemimpin politik. lebih lanjut silahkan lihat Mumtaz Ahmad (ed), Masalah-masalah Teori Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1993) hal. 75-116

[6] Ada yang berpendapat bahwa Imam Ali tidak pernah mengakui kepemimpinan Abu Bakar sampai akhir hayatnya

[7] Lihat Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Agama dan Negara dalam Islam: telaah atas Fiqih Siasyah Sunni, dalam Budhy Munawwar Rahman, op.cit, hal. 592

[8] Maksud Imam Ali, jika Quraisy pohon Rasulullah, maka Ali adalah buahnya. Ini bisa dipahami mengingat dalam suku Quraisy, Bani Hasyim dan ABni Umayah adalah dua klan terhormat. Dan Ali merupakan pemuda BAni Hasyim yang terhormat, mengingat Hamzah telah wafat dan Abbas baru masuk Islam, di samping itu, Abu Sufyan dari Bani Umayah juga bari masuk Islam. Jadi jika al-aimmah min Quraisy difahami secara lahiriah maka hanya Imam Ali lah yang berhak menduduki jabatan khalifah. Lihat buku terjemahan dari Najhul Balanghah Syarh Muhammad Abduh (penerjemah Muhammad Al-Baqir, Bandung: Mizan, 1990) hal. 63-64

[9] Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, hal. 23

[10] Diambil dari makalah yang ditulis oleh Fahzil ‘Am (Dosen Universitas Islam Negeri Malang). Makalah ini ditulis sebagai bahan kuliah di Fakultas Syari’ah UIN Malang

[11] Ibid,

[12] http:/www.khazanah.com/badawisdh/tnpm.html,diakses pada 8 Januari   2011, pukul 14.36 WIB

[13] Diambil dari Wikipedia berbahasa Indonesia

[14] Lihat Tim MIZAN, Sejarah Kebudayaan Islam (bahan Pelajaran untuk Kelas XI Madrasah Aliyah) hal. 22

[15] Badri Yatim, Sejarah Kebudayaan Islam

[16] Diambil dari makalah yang ditulis oleh Naili Rahmawati, M.Ag dengan judul “Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab”. Makalah ini dibuat sebagai bahan Kuliah di Fakultas Syari’ah IAIN Mataram

[17] Lihat Badri Yatim, Sejarah Kebudayaan Islam, hal 35

[18] Ibid,

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: